tantangan perkembangan masyarakat indonesia

TANTANGAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA

Untuk memberi landasan konteksual tentang pendidikan IPS dalam Indonesia, akan dibahas:
1. Interaksi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan
Pembahasan tentang pendidikan IPS tidak bias lepas dari interaksi fungsional perkembangan masyarakat Indonesia dengan system dan praksis pendidikannya. Yang dimaksud dengan interaksi fungsional disini adalah bagaimana perkembangan masyarakat mengimplikasi terhadap tubuh pengetahuan pendidikan IPS turut memfasilitasi pengembangan actor social dan warga Negara yang cerdas dan baik, yang pada gilirannya dapat m4emberikan kontribusi yang bermakna terhadap perkembangna masyarakat Indonesia. Dalam mengkaji perubahan dalam masyarakat perlu diawali dengan postulat yang telah diterima secara umum, bahwa kehidupan ini perubahan merupakan suatu keniscayaan karena tidak ada yang tetap kecuali perubahan. Perubahan merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia dan niscaya terjadi secara terus-menerus. Proses perubahan yang dimaksud adalah berbagai aspek perubahan yang berkaitan erat langsung atautidak langsung dengan pemikiran, sikap, dan tindakan menusiadalam lingkup global yang memberi konteks terhadap pemikiran, sikap, dan tindakan manusia Indonesia.
Dalam memasuki abad ke-21 awal milineum ketiga, Indonesia yang oleh pemerintah Orde Baru dicanangkan sudah tinggal landas, secar mengejutkan justru megalami krisi dalam hamper seluruh aspek kehidupan. Dimulai dengan krisis moneter pada tahun 1997, berlanjut ke krisis kepercayaan, krisis ekonomi, krisis politik, yang berujung dengan berhentinya Presiden Soehartodan tampilnya Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi Presiden yang ketiga. Walaupun berbagai upaya telah mulai dicoba untuk mengatasi berbagai krisis tersebut, ternyata belum dapat menyentuh sema dimensi krisis tersebut, malahan kemudian berkembang menjadi krisis social-budaya, termasuk krisis pendidikan.
Sampai saat ini tanda-tanda yang signifikan menuju penyelesaian secara menyeluruh dan tuntas belum cukup menjanjikan, karena memang memerlukan waktu. Harapan yang besar seluruh rakyat Indonesia kemudian digantungkan pada pemerintahan Indonesia yang baru dibawah kepemimpinan nasional Presiden Abdulrahman Wahid dan dilanjutkan oleh Presiden Megawati. Namun, situasi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara Indonesia sampai saat ini masih tetap diliputi ketidakpastian dengan krisis multidimensional yang terus berkepanjangan. Keadaan itu semua ternyata telah memperarah kehidupan ekonomi yang juga secara langsung telah menimbulkan dampak social cultural yang juga penuh dengan ketidakpastian.
Sementara itu, kondisi internal masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia, seperti dianalisis oleh Soedijarto (1999) teridentifikasi adanya berbagai factor yang diperkirakan mempengaruhi kondisi kehidupan Negara-bangsa Indonesia. Keterpurukan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdakaan selama lima puluh tahun lebih, antara lain disebabkan oleh tidak difungsikannya kelembagaan social, ekonomi, politik, dan IPTEK, untuk secara bertahap memasyarakatkan dan membudayakan berbagai nilai dan kaidah kehidupan Negara Indonesia yang harus membangun peradaban modern di tengah masyarakat dunia yang sudah sepenuhnya dikuasai oleh berbagai tata nilai kehidupan modern yang bersumber pada peradaban Barat. Sedangkankan di bidang social-budaya berkembangnya potensi negative masyarakat seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme yang sesungguhnya diketahui sangat bertentangan dengan nilai luhur yang bersumber pada ajaran agama yang dianut, serta proses pendidikan yang masih kurang bermakna dipandang darri sudut tumbuh kembangnya kemampuan, watak, dan perilaku manusia Indonesia seperti yang dicita-citakan baik yang telah tercatat dalam pasal 4 UU No.2/1989 maupun GBHN serta cita-cita proklamasi, yaitu bangsa yang cerdas. Disitu tampak bahwa pensisikan untuk mengembangkan warga Negara yang cerdas dan baik memberi indikasi belum banyak diperankan dan dikembangkan secara optimal.
Nilai-nilai yang begitu baik diuraikan dalam semua ketentuan perundangan, khususnya perundangan pendidikan pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai ideal yang terdapat dalam Pembukaan UUd 1945 “…mencedaskan kehidupan bangsa”. Dalam hal ini dengan muatan nilai-nilai Pancasila, sangat abstrak dan universal, karena itu lebih konstan. Pada tataran instrumental penjabaran nilai ideal tersebut relative lebih mudah dikendalikan karena bersifar normatif. Sedangkan nilai praksis bersifat sangat kompleks. Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa instrumental tentang kualitas warga negara Indonesia yang baik yang tertuang dalam perundangan pendidikan dan perundangan lainnya belum bisa diwujudkan secara optimal. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perwujudan nilai praksis ini adalah kondisi objektif manusia dan lingkungannya, seperti dalam kasus pelaksanaan pendidikan nasional pada tingkat mikro adalah kondisi objektif dari guru, siswa, para administrator persekolahan, sarana dan prasarana belajar, serta interaksi antar semua itu, yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan. Jika dilihat secara analitik, praksis pendidikan IPS dalam kehidupan masyarakat bangsa-negara Indonesia yang sedang dalam proses pertumbuhan dengan segala krisis yang dialami, menunjukkan suatu bidang permasalahan yang bersifat utuh, menyeluruh dan dimensional. Namun demikian kita harus menyadari bahwa tidak ada negara di dunia ini yang mampu menguasai teknologi di seluruh sektor industri. Hal ini pulalah yang mendorong setiap negara, berdasarkan atas potensi dan sumber daya yang dimilikinya, menentukan prioritas dalam membangun pusat keunggulan teknologi yang akan dikembangkannya.
Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka negara-negara maju umumnya menyediakan pendanaan litbang hanya untuk jenis teknologi yang hanya mempunyai prioritas tinggi, sedangkan untuk jenis teknologi yang prioritasnya rendah beban dana yang ditanggung pemerintah relatif kecil dan bahkan untuk jenis teknologi tertentu sepenuhnay dibebankan kepada swasta. Akan tetapi dana yang berasal dari pemerintah tersebut dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang terkait. Disinilah perbedaan yang sangan mendasar dengan keadaan di Indonesia dimana sampai saat inidana litbang yang berasal dari RAPBN hanya mungkin dimanfaatkan oleh lembaga litabang dan industri milik pemerintah dan belum oleh swasta.
Deregulasi dan debirokratisasi yang telah dilakukan secara berlanjut dibidang litbang baru membuahkan tentang dibebaskannya kegiatan litbang terhadap pungutan pajak serta diperkenankannya biaya peltihan untuk dibukukan sebagai unsur biaya. Suatu hal yang dirasakan masih menghambat adalah ketentuan ICW yang masih membatasi lembaga litbang dalam mengelola penerimaannya. Akan tetapi rencana diberlakukannya sistim swadana penelitian adalah merupakan langkah yang sangat positif sebelum ketentuan ICW tersebut dideregulasi. Oleh karena itu peranan Dewan Riset Nasional perlu lebih ditingkatkan lagi agar benar-benar mampu menghasilkan kebijakan dalam penentuan prioritas teknologi yang akan dikembangkan serta sekaligus menentukan prioritas penggunaan dana penelitian dan pengembangan yang disediakan dalam RAPBN. Melalui penentuan prioritas teknologi dan prioritas penggunaan dana penelitian ini diharpkan hasil-hasil penelitian yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga litbang pemerintah dapat dilanjutkan dan dikembangkan oleh industri sampai pada tingka komersialisasinya. Akhirnya melalui peningkatan intensitas interaksi antar pelaku kegiatan litbang tersebut, dan dengan meningkatkan peranan seluruh kelmbagaan yang ada serta dengan mengacu pada strategi transformasi industri dan teknologi yang telah diuraikan diatas, dan dibarengi dengan peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan dana litbang yang ada, kita akan mampu meningkatkan produktivitas bangsa kita. Dengan tekad ini mari kita songsong abad ke 21 yang akan datang dengan penuh optimismie dan keyakinan diri dan dengan harapan hari esok yang lebih cerah.

2. Dinamika Gerakan Demokratisasi
Hal lain yang mewarnai perkembangan masyarakat dunia saat ini adalah berkembangnya gerakan demokratisasi. Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS (1995:6) mengintisarikan demokrasi sebagai sistem yang memiliki 11 pilar yaitu “Kedaulatan Rakyat, Pemerintah Berdasarkan Persetujuan dari yang Diperintah, Kekuasaan Mayoritas, Hak-hak minoritas, Jaminan Hak-hak Azasi Manusia, Pemilihan yang Bebas dan Jujur, Persamaan di depan Hukum, Proses Hukum yang Wajar, Pembatasan Pemerintah secara Konstitusional, Pluralisme Sosial, Ekonomi dan Politik, dan Nilai-nilai Toleransi, Pragmatisme, Kerja Sama dan Mufakat.
Berbagai wacana tentang model demokrasi yang cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika dengan liku-liku pengalaman historis, serta perkembangan ekonomi, serta interaksinya dengan kecenderungan globalisaswi semakin banyak dikembangkan. Diantara berbagai wacana yang menonjol adalah proses demokrasi yang dikaitkan dengan konsep masyarakat madani yang menuntut penghayatan yang utuh dan pengalaman yang tulus setra dukungan prasarana sosial budaya, konsep masyarakat madani dalam konteks negara kesejahteraan melalui pergeseran peran pemerintah dari “overnment” menjadi “governence”, masyarakat madani yang bermoral yang dicerminkan dalam kedaulatan rakyat menjungjung tinggi hukum dan hak azasi manusia, dsb.
Berkembangnya wacana tersebut menunjukkan bahwa komitmen terhadap upaya peningkatan kualitas berkehidupan demokrasi di Indonesia sedang mengalami tahap yang memuncak. Dengan kata lain, pada masa yang akan datang instrumentasi dan praksis berkehidupan demokrasi di Indonesia akan mengalami penyempurnaan yang terus menerus sejalan dengan dinamika partisipasi seluruh warga negara sesuai dengan kedudukan dan perannya dalam masyarakat. Karena pengembangan “civil society” atau “masyarakat madani” bagi Indonesia sangat erat kaitannya dengan proses demokratisasi, khususnya dalam rangka perluasan fungsi dan optimalisasi peran aktif dari warga negara yang harus dilakukan dengan cerdas dan baik dalam membangun masyarakat yang benar-benar demokratis sesuai dengan konteks negaranya, maka tidak dapat dipungkiri betapa pentingnya pendidikan demokrasi bagi warga negara, yang memungkinkan setiap warga negara dapat belajar demokrasi melalui praktek kehidupan yang demokratis, dan untuk membangun tatanan dan praksis kehidupan demokrasi yang lebih baik di masa mendatang.
Dengan demikian kualitas kehidupan demokrasi dalam masyarakat madani Indonesia semakin lama semakin meningkat. Implikasi dari pandangan tersebut, maka diperlukan pendidikan yang baik yang memungkinkan warga negara mengerti, menghargai kesempatan dan tanggungjawabnya sebagai warga negara yang demokratis. Pendidikan tersebut, menurut Gandal dan Finn (1992:3) yakni pendidikan yang bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan dan praktek demokrasi, tetapi juga menghasilkan warga negar yang berpendirian teguh, mandiri, memiliki sikap selalu ingin tahu, dan berpandangan jauh kedepan. Namun demikian, diingatkannya bahwa pendidikan demokrasi ini jangan hanya dilihat sebagai “isolated subject” yang diajarkan dalam waktu terjadwal yang cenderung diabaikan lagi. Jadi, janganlah hanya dilihat sebagai mata pelajaran yang terisolasi, tetapi harus dikaitkan dengan dengan banyak hal yang dipelajari siswa, mungkin dalam pelajaran sejarah, kewarganegaraan, etika, atau ekonomi, dan l;ebih banyak terjadi diluar sekolah.
Berkenaan dengan hal tersebut disarankan perlu dikembangkannya model “school-based democracy education” paling tidak dalm empat alternatif, yakni: (1)perhatian yang cermat diberikan pada landasan dan bentuk-bentuk demokrasi.(2)adanya kurikulum yang dapat memfasilitasi siswa untuk mengeskplorasi, bagaimana ide demokrasi telah diterjemahkan kedalam bentuk-bentuk kelembagaan dan praktik di berbagai belahan bumi dalam berbagai kurun waktu.(3)adanya kurikulum yang memungkinkan siswa dapat mengekplorasi sejarah demokrasi di negaranya untuk dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi yang diterapkan di negaranya dalam kurun waktu.(4)tersedianya kesempatan bagi siswa untuk memahami kondisi demokrasi yang diterapkan di negara-negara dunia, sehingga para siswa memiliki wawasan yang luas tentang aneka ragam sistem sosial demokrasi dalam berbagai konteks.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s